PALEMBANG — Perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik II Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 resmi digelar di Kompleks Sekolah Kusuma Bangsa, Palembang, pada 23–25 Oktober 2026. Ajang ini diikuti oleh 727 peserta dan ofisial yang terbagi dalam 9 kontingen dari kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
Lebih dari sekadar ajang kompetisi, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi umat Katolik Sumatera Selatan untuk merayakan iman, mempererat persaudaraan, serta memperkuat nilai kebersamaan di tengah keberagaman.
Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kota Palembang yang juga merupakan anggota DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro, dalam diskusi bersama Vikjen Kapal, Romo Yohanes Kristianto, Sekretaris LP3KN, Salman Habeahan, dan pengurus LP3KD dari kabupaten/kota se-Provinsi Sumsel, Jumat (24/10/2026) pagi, menegaskan pentingnya makna Pesparani bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Melalui Pesparani ini, kita ingin mewujudkan pemberdayaan serta peningkatan partisipasi aktif umat dalam rangka penguatan hidup menggereja dan perwujudan panggilan kerasulan di tengah masyarakat,” ujar Andreas.
Refleksi Tata Kelola dan Pentingnya Sinergi Antarlembaga
Di samping nilai perayaan iman dan persaudaraan, Andreas menyampaikan refleksi kritis terkait dinamika tata kelola operasional dan koordinasi LP3KD di tingkat daerah. Ia menyoroti tantangan yang kerap dihadapi pengurus kabupaten/kota, khususnya mengenai kejelasan posisi kelembagaan LP3KD, akses pendanaan hibah pemerintah, hingga mekanisme penganggaran melalui biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Menurutnya, selama ini proses pembelajaran dan tata kelola antar-LP3KD daerah masih dominan berpijak pada tradisi penuturan atau cerita lisan, sehingga minim dokumen pindaian atau panduan tertulis yang baku. Hal ini kerap membingungkan pengurus di daerah ketika harus mengajukan hibah dan menyusun anggaran resmi.
Andreas berharap LP3KD Tingkat Provinsi dapat hadir lebih responsif dan memberikan panduan teknis yang jelas serta terstruktur. Langkah ini dinilai penting agar dalam menyambut agenda Pesparani periode berikutnya yang rutin digelar setiap tiga tahun sekali LP3KD di kabupaten/kota memiliki kesiapan yang jauh lebih matang.
Ia juga mendorong terjalinnya hubungan dan komunikasi yang lebih solid antara tiga elemen kunci: pihak Gereja (keuskupan/paroki), pemerintah daerah, dan kebijakan anggaran politik. Sinergi yang kuat diyakini akan memastikan keberlangsungan program pembinaan umat dapat berjalan lancar serta mendapat dukungan yang proporsional.
***Andreas Daris Awalistyo (Kontributor Palembang)