Komisi Kerawam Ajak Umat Tanggap Terlibat dalam Masyarakat

“Zaman kita menuntut semangat merasul kaum awam yang tidak kalah besar. Bahkan situasi sekarang ini jelas memerlukan kerasulan mereka yang lebih intensif dan lebih luas” dekrit Apostolicam Actuositatem (AA) – Kerasulan Awam No. 01. Tanggap dan terlibat dalam situasi masyarakat mengisyaratkan pentingnya karya kerasulan awam dari hulu ke hilir, dari membaca dan menganalisis konteks sosial, hingga bermuara pada gerakan nyata sebagai wujud keterlibatan Gereja di tengah masyarakat.

Dialog Situasi Sosial Politik

Perjumpaan dan dialog bersama menjadi sarana penting dan efektif dalam mewujudkan hal itu.

“Kami (Kerawam KWI) sudah di sini, alangkah baiknya bertemu dengan Kerawam Palembang untuk mengadakan dialog” kata Ketua Komisi Kerawam KWI sekaligus Uskup Agung KAPal, Mgr. Yohanes Harun Yuwono.

Hal tersebut disampaikan Uskup Harun dalam membuka Pertemuan Komisi Kerasulan Awam KAPal bersama Ketua dan pengurus Kerawam KWI di Wismalat Podomoro, Jumat (20/10/23). Beliau menjelaskan latar belakang diadakanya pertemuan Komisi Kerawam KWI dan Kerawam KAPal.

“Kami, Komisi Kerawam KWI, selama tiga hari sampai minggu mengadakan rapat di Palembang. Rapat ini tidak khusus untuk berbicara tentang Paslon tertentu, Partai tertentu. Kami, kerawam KWI, mengadakan pertemuan untuk menyiapkan hari studi Uskup dalam rapat KWI. Dalam studi itu pastilah terkait sosial politik. Komisi ini juga diminta untuk menyiapkan surat gembala. ” ujarnya.

Pertemuan antara Kerawam KWI dan Kerawam KAPal ini mengusung tema Dialog Situasi Sosial Politik Kemasyarakatan Nasional Terkini. Mengutip salah satu hasil (rekomendasi) Pertemuan Nasional (PERNAS) Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligeraja Indonesia (Kerawam KWI), di Pusat Pastoral Samadi, Jakarta Timur, pada Jumat 17 Juni 2022 lalu, menegaskan bahwa Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) memiliki perutusan untuk melaksanakan karya dalam bidang sosial politik dan kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan rasul awam yang mandiri dan tangguh dalam bidang sosial politik dan kemasyarakatan maka mendesak untuk dilaksanakan kaderisasi yang terstruktur, tersistematis dan berkelanjutan, menginternalisasikan Ajaran Sosial Gereja sebagai salah satu roh penggerak kerasulan awam, dan dukungan hirarki dan awam yang berkemampuan.

Dialog situasi sosial politik kemasyarakatan nasional terkini yang digelar Kerawam KAPal rasanya sejalan dengan point rekomendasi tersebut. Acara ini mengundang keterlibatan Komisi Kerawan KWI, pengurus Komisi Kerawam KAPal, Para Pastor Dekenat I, DPH dan Seksi Kerawam Paroki Se Dekanat I, PMKRI Cabang Palembang, Komda Pemuda Katolik Sumatera Selatan, Komcab Pemuda Katolik Kota Palembang, WKRI DPD Sumatera Selatan, DPC WKRI di Paroki-paroki KAPal, ISKA DPD Sumatera Selatan, ISKA DPC Kota Palembang, FMKI Sumatera Selatan, LP3KD Sumatera Selatan, SGPP (Sekretariat Gender Pemberdayaan Perempuan) KAPal, PGK (Paguyuban Guru Katolik) Kota Palembang, PDKI (Perhimpunan Dosen Katolik Indonesia) Kota Palembang, Komunitas Talitakum, Komisi PSE KAPal, Komisi Pendidikan KAPal, Komisi Komsos KAPal, dan utusan UKMC.

15 Masalah Indonesia

Dialog bersama untuk melihat situasi riil sosial politik kemasyarakatan nasional terkini diawali dengan pemaparan materi oleh Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, MSi, MSc, Ph.D. Pakar di bidang kriminologi dan kepolisian ini menyajikan materi berjudul 15 masalah Indonesia terkini dan 10 saran bagi Komisi Kerawam. Menurutnya, dalam perspektif  teoritik masalah kemasyarakatan dan kebangsaan meliputi bidang hukum, ekonomi, dan politik. Secara beruntun Guru Besar Kriminologi FISIP UI ini menyebutkan 15 masalah indonesia terkini.

Masalah-masalah itu adalah rekrutmen politik: circle keluarga dan artis, oligarki: dia lagi dia lagi, rent-seeking activities: mata rantai parasit, politik uang: untuk amankan kepentingan, underground economy: hindari aturan, omnibus law: contoh “reversed policy model” ala Jokowinomics, hutang luar negeri: bahaya ngemplang, korupsi: masalah tak kunjung selesai, pelayanan publik: wani piro?, kelangkaan energi/ sumber daya: bom waktu, ideologi queer: mendesak nilai lokal, bahaya “baru”: dunia digital dan media sosial, anak muda; gerakan hijrah dan ajaran radikal: kejahatan kebencian, dan keamanan absurd: street crimen dan preman.

10 Saran Bagi Komisi Kerawam

Seusai menjelaskan masalah tersebut, anggota Pokja Percepatan Reformasi Hukum Kemenko Polhukam, Bpk. Meliala, melanjutkan materinya dengan menyampaikan 10 saran bagi Komisi Kerawam untuk menyikapi masalah tersebut. Sarannya pertama, ruang pilihan bagi kebijakan publik seringkali tidak banyak. Pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Bahkan tak jarang, alternatifnya adalah loose-loose. Jadi, jangan hitam-putih dalam melihat masalah politik.

Kedua, walaupun negara brengsek sekalipun, tetap harus dirawat secara baik oleh orang-orang yang baik. Termasuk oleh kita. Jika tidak, negara akan diurus orang-orang jahat dan rakus. Ketiga, terdapat bermacam cara untuk “masuk” menjadi pejabat publik guna mengurus negara. Tidak hanya melalui pemilu. Keluarga katolik menjadi persemaian negarawan.

Keempat, jangan gampang menuding “pihak lain” sebagai jahat, kotor atau menyimpang. Ada kemungkinan, kita tidak beda dengan pihak lain itu. Kelima, adakalanya negara berhutang untuk kebutuhan investasi yakni meningkatkan kualtas SDM Indonesia melalui pendidikan. Keputusan meninkatkan anggaran pendidikan, sekaligus anggaran kesehatan (khususnya yang promotif), adalah politik negara yang perlu didukung.

Keenam, masyarakat pasti menjadi korban dan terpinggirkan jika pelayanan publik buruk, minimal atau tidak ada. Oleh karena itu, rajin-rajinlah bersuara jika melihat atau mengalaminya. Ketujuh, mari menunda kenikmatan atau kenyamanan, atau mengubah gaya hidup, yang boros penggunaan energi fossil atau energi ekstraktif demi generasi mendatang. Dorong green economy dan circular economy.

Kedelapan, “rekan samping” terus merangsek dengan berbagai perilaku dan kecenderungan. Ajari umat untuk menghadapinya tidak dengan frontal, namun secara strategis. Kesembilan, kenali perbedaan. Kenalkan anak pada kenyataan bahwa kita berbeda. Biasakan bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Perbedaan sebagai kekuatan. Kesepuluh, situasi makro ada hubunganya dengan situasi meso dan mikro. Kalau mau memikirkan, apalagi hendak membenahi dunia dan msyarakat, komunitas Katolik mesti beres dan unggul dulu.

Kerawam Hadirkan Gereja Bagi Masyarakat

Uraian masalah dan saran yang disampaikan oleh pemilik IG: melialaadrianus tersebut, diharapkan mendorong umat, melalui kerasulan awam, untuk tanggap dan terlibat secara aktif dalam sosial politik kemasyarakatan dan menghadirkan Gereja di tengah masyarakat luas. Dengan demikian, gerakan kerasulan awam, dapat membantu terciptanya lingkungan yang menjunjung humanitas dalam kehidupan berbangsa dan semesta.

“Berbicara Kerawam itu jauh lebih luas dari pada sekedar Paslon mana yang harus dipilih. Maka konteks sosial keterlibatan Gereja dalam bingkai sinodalitas, adalah berjalan bersama dengan pergumulan keprihatinan Bangsa Indonesia ini, harus menjadi perhatian kita pula,” harap Sekretaris Komisi Kerawam KWI, RD. Yohanes K. Jeharut.

Gelaran dialog ini merupakan salah satu upaya Kerawam KAPal untuk kembali membulatkan hati untuk mewujudkan Gereja yang tanggap dan terlibat dengan situasi masyarakat. **

RD Widhy

Leave a Reply

Your email address will not be published.