MOJOSARI, 10 Oktober 2026 — Pada sesi pertama Perayaan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-46 Dekanat Belitang, Sabtu (10/10/2026), Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Palembang, Romo Laurentius Rakidi, memaparkan peran PSE sebagai gerakan nyata Gereja Katolik dalam memperjuangkan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pemaparan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HPS yang berlangsung di Paroki Santa Maria Assumpta Mojosari, Belitang BK 9, dengan tema “Sinodalitas: Mendengarkan Suara Bumi dan Penghuninya”.
PSE sebagai Gerakan Nyata Perwujudan Iman
Dalam pemaparannya, Romo Rakidi menjelaskan bahwa PSE bukan sekadar komisi yang menjalankan program tertentu, melainkan gerakan moral dan aksi nyata umat Katolik untuk membantu masyarakat kecil dan kelompok yang tersisih. Gerakan ini merupakan perwujudan iman yang diwujudkan melalui pelayanan konkret di tengah masyarakat, tidak terbatas pada kegiatan liturgi atau ibadah di dalam gereja.
“PSE bukan hanya urusan pengurus atau pimpinan Gereja. PSE adalah kita, dan kita adalah PSE. Artinya, setiap umat dipanggil untuk mengambil bagian dalam gerakan kepedulian terhadap sesama, khususnya mereka yang lemah, miskin, dan menderita,” jelas Romo Rakidi.
Ia menambahkan bahwa gerakan PSE berlandaskan semangat solidaritas, yakni kepedulian dari hati ke hati yang mendorong umat untuk membantu sesama agar dapat hidup secara lebih bermartabat. Oleh karena itu, keterlibatan umat tidak cukup hanya melalui sumbangan materi, tetapi juga melalui kesediaan untuk mendampingi, memberdayakan, dan membangun kemandirian masyarakat.
Romo Rakidi juga menjelaskan tiga pilar utama gerakan PSE, yaitu Aksi Puasa Pembangunan (APP), Hari Pangan Sedunia (HPS), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Ketiganya saling berkaitan dalam membangun solidaritas, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi umat.
“Melalui APP, umat belajar berbagi; melalui HPS, kita membangun kepedulian terhadap pangan dan lingkungan; sedangkan melalui LKM, kita mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” paparnya.
HPS sebagai Gerakan Keadilan Pangan dan Ekologis
Secara khusus, Romo Rakidi menegaskan bahwa HPS bukan sekadar perayaan seremonial tahunan, melainkan sarana untuk membangkitkan kesadaran umat mengenai pentingnya kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan kelestarian lingkungan hidup. Melalui HPS, Gereja mendorong pertanian berkelanjutan, pemanfaatan lahan kosong, serta penyediaan pangan yang sehat, bergizi, dan ramah lingkungan.
Mengacu pada semangat Ensiklik Laudato Si’, ia mengingatkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan kemanusiaan, terutama penderitaan masyarakat miskin yang paling terdampak oleh kerusakan alam.
“Ketika bumi mengalami kerusakan, orang-orang kecil, termasuk para petani dan nelayan, sering kali menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya. Karena itu, mendengarkan suara bumi juga berarti mendengarkan jeritan mereka yang berjuang menyediakan pangan bagi kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengajak umat untuk mewujudkan pertobatan ekologis melalui tindakan sederhana dan nyata, seperti mengurangi sampah plastik, tidak membuang-buang makanan, menggunakan pupuk organik, menjaga kesuburan tanah, serta mendukung hasil pertanian lokal dengan harga yang adil. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari dan diperkuat melalui kerja sama antara Gereja, petani, pemerintah, serta masyarakat.
Menutup pemaparannya, Romo Rakidi berharap Perayaan HPS 2026 mampu melahirkan gerakan bersama yang berkelanjutan di tingkat paroki dan masyarakat.
“Kita tidak cukup hanya berbicara tentang kepedulian terhadap bumi dan pangan. Kita perlu berjalan bersama, mendengarkan kebutuhan sesama, lalu melakukan tindakan nyata. Dengan demikian, HPS sungguh menjadi gerakan iman yang membawa kehidupan bagi manusia dan seluruh ciptaan,” tegasnya.
*BAY